Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo memiliki hak untuk menjalin komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih. Asalkan menurut dia, komunikasi tersebut tidak ada kepentingan dagang sapi.

PDI Perjuangan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, atas direvisinya Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Tjahjo optimis gugatan itu dikabulkan sehingga kursi pimpinan DPR dikembalikan pada pemenang Pemilu.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

UU MD3 saat ini masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Disahkannya UU MD3 ini oleh anggota DPR periode 2009-2014 membuat peta politik parlemen berubah.

Dua kali menelan pil pahit dengan ditolaknya gugatan tim Prabowo-Hatta di MK dan PTUN tak menyurutkan langkahnya menempuh jalur hukum. Pihaknya kini tengah berupaya melakukan uji materi terhadap peraturan KPU di Mahkamah Agung (MA).

Rumah almarhum Suhardi sudah ramai pelayat. Rumah itu juga dipenuhi karangan bunga, termasuk di antaranya dari Jokowi, Gubernur DKI yang juga Presiden Terpilih.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait pilpres. Tim kuasa hukum pasangan koalisi merah putih itu menilai PTUN lempar tanggung jawab.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menerima gugatan tim Prabowo-Hatta terkait Pilpres 2014. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, PTUN mengeluarkan putusan berdasarkan penafsiran yang berbeda dengan penggugat.

Proses gugatan kubu Prabowo-Hatta atas hasil Pilpres di MK sudah selesai. Tapi, upaya hukum menggugat KPU terus berlanjut di PTUN. Dipimpin Waketum Gerindra Fadli Zon, kubu Prabowo-Hatta menghadiri sidang.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid belum mau mengungkap nama-nama yang akan dijagokan sebagai calon pimpinan DPR dari partainya. Dia memilih untuk menunggu hasil judicial review di MK.