Hingga kini, tiga pimpinan parpol termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum menyatakan keinginan untuk bergabung dalam pemerintahan SBY. Presiden terpilih itu pun menghormati apapun keputusan Mega.

Meski sudah menggelar rapat internal, PDIP belum juga bisa memutuskan apakah akan bergabung dengan pemerintah atau beroposisi kembali. Semua pernyataan yang selama ini muncul di media soal oposisi atau koalisi bukan berasal dari Mega sendiri.

PDIP tidak akan menolak berapa pun jatah menteri yang dihibahkan ke partainya. PDIP akan menerimanya meski hanya ditawari jatah 2 menteri dalam kabinet SBY-Boediono.

Kabar pelarangan kader PDIP masuk kabinet ditepis Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Megawati Soekarnoputri yang menjadi ketua umum partai belum berbicara secara resmi.

Pengurus DPP PDIP dan beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR menggelar rapat internal membahas posisi politik PDIP dalam pemerintahan SBY. Rapat internal yang tertutup ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hubungan Partai Demokrat dan PDIP makin mesra baru-baru ini. Meski begitu, PDIP tidak akan meminta jatah kursi menteri ke Presiden terpilih, SBY. Namun jika diberi, partai berlambang banteng itu tidak akan menolaknya.

Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilpres oleh KPU pada masyarakat, dinilai main-main. KPU dituduh tidak serius dalam mempublikasikan dana kampanye pilpres.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendesak Mabes Polri segera mengusut pelanggaran dana kampanye Pilpres 2009 yang telah dilaporkan sejak 18 September 2009.

Setelah memunculkan beberapa nama, akhirnya PDIP menetapkan nama Sekjen DPP PDIP Pramono Anung sebagai calon pimpinan DPR dari PDIP. Pramono dinilai paling pas dan layak menduduki posisi itu karena pengalaman dan pengabdiannya di PDIP.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran pidana 3 pasang capres-cawapres ke Mabes Polri. Bawaslu berharap Polri segera menindaklanjuti laporan ini.