Ketua DPR Marzuki Alie setuju ada UU yang mengatur tentang koalisi. UU itu sangat diperlukan agar membuat pemerintahan stabil dan didukung parlemen.

Pasca voting penggunaan hak angket DPR untuk isu mafia pajak, hubungan PKS dengan PD kian tegang. Politisi dua parpol yang masih anggota Setgab Koalisi itu berbalas pernyataan keras.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memahami sikap PKS yang mendukung angket mafia pajak DPR.

"Hubungan Golkar dan Demokrat sebelum Pansus Century mutualisme. Tapi, belakangan saling tegang seperti Tom and Jerry," kata pengamat politik dari LSI, Burhanudin Muhatadi, mengenai skema pola hubungan dalam Setgab Koalisi pasca voting hak angket mafia pajak.

Juru bicara Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta PKS dan Golkar bersikap jantan. Ketika keduanya berbeda jalan dengan mitra koalisi, sebaiknya mundur dari kabinet.

PKS dan Golkar sudah tidak sejalan dengan mitra koalisi mereka, Partai Demokrat. Nasib koalisi pun di ujung tanduk. Bagaimana dengan nasib menteri-menteri dari PKS dan Golkar di kabinet?

Partai Golkar dan PKS kompak membelot dari partai koalisi dengan mendukung usulan hak angket mafia pajak. Partai Demokrat pun siap meninjau ulang posisi dua parpol tersebut di dalam mitra koalisi.

Golkar dan PKS adalah mitra koalisi SBY yang berbeda sikap dalam hak angket mafia pajak. SBY harus melakukan tindakan tegas pada kedua partai itu.

"Secara etika, moral dan strategis, saya pribadi menilai PKS dan Golkar sudah tidak layak lagi berada dalam koalisi pemerintahan," ungkap Wasekjen Partai Demokrat (PD), Ramadhan Pohan.

Suara Partai Gerindra ikut memberi andil ditolaknya hak angket tentang mafia pajak dalam rapat paripurna DPR malam ini. Partai Demokrat dengan Gerindra terus menjalin komunikasi. Bahkan Gerindra disebut-sebut akan mendapat jatah menteri.