Kompolnas merekomendasi pemberhentian Kapolri Jenderal Sutarman dari jabatannya. Padahal, Sutarman baru memasuki masa pensiun pada Oktober 2015. Apa dasarnya sehingga lembaga negara yang bertugas mengawasi kepolisian itu memberikan rekomendasi pemberhentian?

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif meminta Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik terkait pelantikan Komjen Budi Gunawan.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan jajaran menteri perekonomian mengadakan rapat di Kantor Presiden, di Komplek Istana, Jakarta.

Meski menyandang status tersangka dugaan penerimaan tidak wajar, nama Komjen Budi Gunawan telah disepakati oleh DPR RI untuk dijadikan Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Pol Sutarman. Lalu apakah Presiden Joko Widodo tetap akan melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri?

Setelah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut, KPK mulai merumuskan strategi penyidikan. Minggu depan penyidik sudah mulai memeriksa saksi-saksi.

Ketua KPK mengatakan akan segera menyelesaikan perkara Budi Gunawan dan melakukan penahanan pada waktunya nanti. Wapres Jusuf Kalla menilai, penahanan itu dilakukan jika tersangka berniat untuk kabur.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyoal sikap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memberi rekomendasi pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. 

Komitmen pemberantasan korupsi Presiden Jokowi pun dipertanyakan. Ketua KPK, Abraham Samad menyarankan agar Jokowi belajar dari pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono.

KPK berharap Komjen Budi Gunawan tak dilantik menjadi Kapolri. Akan menimbulkan konflik lembaga bila pelantikan dilakukan.

KPK benar-benar meminta Jokowi mempertimbangkan dengan masak untuk melantik Komjen Budi Gunawan. Status tersangka korupsi pada Budi akan berimbas pupusnya harapan publik yang besar pada sosok Jokowi.