Putusan majelis hakim telah menolak eksepsi kompetensi yang diajukan oleh kubu Hary Tanoe. Kubu Mbak Tutut meneruskan upaya merebut kembali saham TPI.

Tawar-menawar besarnya kerugian negara antara Jampidsus Amari dengan Hary Tanoe seharusnya tak perlu dilakukan. Jaksa memiliki hak untuk melakukan upaya paksa.

Kerugian negara harus dibayarkan sesuai dengan jumlah sebenarnya, tidak bisa dilebih-lebihkan. Tidak bisa juga ditambahkan dengan bunganya. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Jamwas Kejagung Marwan Effendy menyatakan, adalah Jampidsus Amari yang pertama menawarkan Hary Tanoesoedibjo untuk mengganti uang negara dalam kasus Sisminbakum. Padahal, Amari dan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan itu inisiatif Hary Tanoe.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku menyuruh meminta ganti rugi Rp 1 triliun kepada Hary Tanoesoedibjo, terkait kasus Sisminbakum. Uang tersebut dijanjikan Hendarman akan disetor ke kas negara.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengakui dirinya sempat meminta agar Jampidsus Amari untuk meminta ganti rugi sebesar Rp 1 triliun kepada pengusaha Hary Tanoesoedibjo.

Pertemuan antara Jampidsus M Amari dengan pengusaha Hary Tanoe, adik tersangka kasus Sisminbakum Hartono Tanoe, menjadi polemik di masyarakat. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun merasa perlu meminta maaf.

Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan bahwa pertemuan antara Jampidsus M Amari dengan pengusaha Hary Tanoe, adik tersangka Sisminbakum Hartono Tanoe, bukanlah keinginan pihaknya. Pertemuan tersebut adalah insiatif pihak Hary Tanoe.

Jaksa Agung Hendarman Supandji mengaku telah memberikan hukuman terhadap Jampidsus M Amari terkait pertemuan dengan pengusaha Hary Tanoesoedibjo, adik tersangka Sisminbakum Hartono Tanoesoedibjo. Amari dinilai salah karena telah menemui Hary Tanoe secara langsung.

Pembatalan sepihak dari Kejagung terhadap Rapat Kerja dengan Komisi III DPR dikecam. Rencana Komisi III untuk mengklarifikasi kasus Sisminbakum dan kasus lainnya menjadi tertunda.