Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet paripurna menjelang akhir tahun 2012. Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan pengamanan perayaan natal dan tahun baru.

Wakil Ketua Tim Khusus Penanganan TKI di Arab Saudi, Eva Kusuma Sundari, memaparkan sebanyak 17.254 WNI dan TKI overstayers sudah berhasil dipulangkan ke tanah air.

Permohonan untuk memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 201 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua disetujui oleh DPR. Tim itu pun akan bekerja hingga tahun 2012.

Ada pemandangan berbeda dalam sidang paripurna DPR kali ini. Bila biasanya sidang paripurna hanya diliput oleh media nasional tetapi siang hari ini, media asing ikut meliput.

Setjen DPR memulai proses realisasi sistem absen finger print atau pemindai sidik jari. Menurut Setjen DPR, peralatan paling canggih bisa dibeli dengan harga Rp 4 miliar.

DPR menyesalkan lambatnya pembahasan RUU BPJS pada sidang pembahasan antara pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS semalam. Alhasil pengesahan RUU BPJS terancam deadlock. Pemerintah pun disalahkan.

Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memberikan dana triliunan rupiah untuk otonomi khusus provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat di 2012 nanti.

Detik terakhir pengesahan RAPBN 2012 diwarnai sedikit 'keributan' karena pemerintah menurunkan jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) di 223 kebupaten/kota tahun depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya mengawasi bank saja. Dari pembukaan izin baru hingga pengaturan bank seluruhnya ternyata dipegang lembaga tersebut.

Pemerintah mengajukan PT sebesar 4 % dalam draf RUU Pemilu yang diserahkan kepada DPR. Menanggapi usulan pemerintah itu, PKB masih bersikukuh pada pendiriannya semula, yakni 3,5 %.