detikNews

Ini Pekerjaan Terpidana Korupsi P2SEM Selama Sembunyi di Malaysia

Dokter Bagoes, terpidana korupsi di Jatim yang sudah ditangkap buka suara tentang kehidupannya selama bersembunyi di Malaysia.

Rabu, 29 Nov 2017 20:17 WIB

detikNews

Kisah Pelarian dr Bagoes Terpidana Korupsi P2SEM ke Malaysia

Kisah pelarian dr Bagoes ke Malaysia cukup panjang. Terpidana 4 perkara korupsi di Jatim kabur karena saat itu menjadi saksi kunci.

Rabu, 29 Nov 2017 19:52 WIB

detikNews

Dugaan Keterlibatan Orang Lain, Ini Jawaban Koruptor P2SEM

Koruptor P2SEM dan 3 perkara lain, dr Bagoes, tiba di Kejati Jatim. Akankah terpidana korupsi di Jatim ini 'menyanyi'?

Rabu, 29 Nov 2017 19:06 WIB

detikNews

Ditangkap di Malaysia, Koruptor P2SEM Dibawa ke Surabaya

Dokter Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikoesomo, koruptor kelas kakap yang ditangkap di Malaysia dibawa ke Surabaya.

Rabu, 29 Nov 2017 14:22 WIB

detikNews

Koruptor Kakap Ditangkap, Kabur ke Malaysia Pakai Paspor Palsu

Bagoes merupakan buronan 4 perkara pidana di Jawa Timur.

Rabu, 29 Nov 2017 13:33 WIB

detikNews

Buron, Koruptor Kelas Kakap Jatim Ditangkap di Malaysia

Bagoes yang jadi buronan bertahun-tahun itu dibawa ke Indonesia pada Selasa (28/11) kemarin.

Rabu, 29 Nov 2017 12:50 WIB

detikNews

Kapolri Pimpin Upacara Sertijab Kapolda Kepri, Sulsel dan Kalbar

Polri mengadakan upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga kapolda dan dua pejabat Polri.

Rabu, 29 Nov 2017 09:03 WIB

detikNews

7 Kali Habib Rizieq Dikabarkan Pulang, Akankah Terjadi di Reuni 212?

Hampir 8 bulan Habib Rizieq belum pulang ke Indonesia. Selama waktu itu pula beberapa kali ia dikabarkan akan kembali ke tanah air.

Rabu, 29 Nov 2017 07:24 WIB

detikNews

Meme Novanto Beredar Lagi, GMPG: Hukuman Sosial

Inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Mirwan Bz Vauli melihat fenomena banyaknya meme terkait Setya Novanto sebagai respons masyarakat.

Sabtu, 18 Nov 2017 14:09 WIB

detikNews

Jokowi Minta Novanto Ikuti Proses Hukum, KSP: Itu Peringatan Keras

Presiden Jokowi meminta Setya Novanto mengikuti proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permintaan ini dinilai sebagai peringatan keras.

Sabtu, 18 Nov 2017 11:24 WIB