Kapolri Jenderal Sutarman memastikan Komjen Budi Gunawan lolos dari sanksi disiplin terkait pertemuan 'tak sengaja' dengan timses Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan, dan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Kapolri Jenderal Sutarman memastikan akan mengusut semua pihak yang terlibat dalam pembuatan tabloid Obor Rakyat. Termasuk para penyandang dana yang mensponsori terbitnya produk tersebut.

Kasus Tabloid Obor Rakyat dinilai menodai citra Istana Presiden karena pimred tabloid tersebut, Setiyardi bekerja pada Kantor Staf Khusus Presiden. Pihak Istana didesak segera memecat Setiyardi.

Bos tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiyono bekerja sebagai staf di Kantor Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah. Stafsus PresidenVelix Wanggai, sebagai bos dari Setiyardi diminta menjelaskan sepak terjang anak buahnya itu kepada SBY

Tim Pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) menilai, pernyataan Prabowo soal kebocoran APBN dalam debat capres kedua tadi malam malah menyindir cawapresnya sendiri, Hatta Rajasa yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan selisih elektabilitas Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK semakin merapat. Apa penyebab turunnya elektabilitas Jokowi dan lonjakan elektabilitas Prabowo?

Tabloid Obor Rakyat yang beredar di sejumlah pesantren dianggap menjadi media kampanye hitam. Tabloid tersebut dinilai telah menyudutkan capres-cawapres Jokowi-JK.

Presiden SBY mengeluarkan Perpres mengenai rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Dalam Perpres yang baru disebutkan kalau setiap mantan presiden dan wakil presiden bisa mendapatkan rumah tinggal.

Presiden SBY mengeluarkan Perpres baru soal rumah bagi mantan presiden dan wapres. Perpres terdahulu ada batasan Rp 20 miliar bagi rumah yang akan dipilih. Tapi dalam Perpres baru batasan itu tak ada. 

Lambang Partai Demokrat terpampang berjajar bersama 6 parpol koalisi merah putih di spanduk kampanye Prabowo-Hatta. Beberapa ketua DPD PD juga menjadi tim pemenangan Prabowo-Hatta. Bagaimana sikap DPP PD terhadap hal itu?