Pengaturan Saksi Mahkota dalam RUU KUHAP belum maksimal menjamin HAM, jauh berbeda dengan pengaturan Belanda yang menjadi kiblat dalam pengaturan Saksi Mahkota.
Presiden Prabowo Subianto percepat proyek hilirisasi senilai US$ 38 miliar untuk dorong perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah.