Pemerintah dipastikan tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan sejumlah opsi jika nantinya undang-undang tersebut jadi direvisi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengajukan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. .

Penolakan terhadap usulan revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menguat. Setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat, kini Partai Demokrat.

Pimpinan DPR dan Pimpinan Komisi II berkukuh untuk merevisi UU Pilkada demi mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa. Partai Demokrat menolak wacana revisi itu karena justru akan memperburuk citra DPR di mata publik.

Satu persatu fraksi bersuara soal usulan merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Partai Golkar dan PPP ikut Pilkada. Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar menolak revisi kedua UU itu karena dianggap bukan kepentingan nasional.

DPR belum berhasil merayu Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menyepakati revisi UU Pilkada. Senada dengan seniornya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak revisi undang-undang tersebut.

Konflik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya memang hanya terjadi di internal. Namun dampaknya merembet ke mana-mana. Salah satunya ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang partai politik sedianya akan direvisi bersamaan dengan undang-undang pilkada. Namun Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan bahwa UU Parpol belum akan direvisi.

Partai Golkar kubu Agung Laksono menuding kubu Ical dan KMP mendalangi wacana revisi UU Pilkada. Namun, kubu Ical membantahnya dengan mengatakan revisi UU Pilkada didorong oleh semua fraksi partai di DPR.

Untuk memastikan keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada, pimpinan DPR berinisiatif menggelar rapat konsultasi dengan MA dan Mendagri. Semua pihak yang hadir akan melakukan tindak lanjut untuk menyelesaikan polemik menjelang pilkada serentak ini.