Para kepala daerah ramai-ramai menolak RUU Pilkada yang akan disahkan DPR dan didukung koalisi merah putih. Dalam RUU itu kepala daerah akan dipilih DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. 

Bupati Solok Syamsu Rahim menolak Pilkada lewat DPRD. Syamsu yang kader Golkar Sumatera Barat ini mengambil sikap berseberangan dengan partainya dan menyatakan siap menerima konsekuensi politik atas pilihannya.

Di bawah terik mentari, sepuluhan anak-anak semangat menyampaikan aspirasi kepada Jokowi dan Ahok. Bagai pendemo ulung, anak-anak lucu ini mengangkat poster menolak penggusuran dan menuntut dibangunkan rumah susun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gerah dengan pernyataan kader Gerindra yang memintanya mundur dari jabatannya di Ibu Kota. Dia balik menantang agar partai koalisi Merah Putih membuktikan konsistensinya menolak pilkada langsung.

Bila kita meminjam apa yang pernah dikatakan Presiden Filipina, 1935-1944, Manuel L. Quezon, loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada bangsa dimulai, memang harus diresapi oleh Presiden dan kepala daerah di Indonesia.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) heran dengan perubahan sikap Gerindra mendukung RUU Pilkada. Padahal, dulu Gerindra sangat menentang revisi Undang-undang itu.

Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikeras menolak Pilkada melalui DPRD. Baginya itu seperti lewat calo dan kepala daerah seperti Ahok bisa diperas habis.

Ahok telah berpikir masak-masak hengkang dari Partai Gerindra. Ia ingin merealisasikan janji kepada konstituennya. Ahok juga punya rencana bombastis, seperti terangkum dalam 4 janji Ahok ini:

Wagub DKI Basuki T Purnama atau Ahok tetap mundur dari Gerindra. Dia merasa sudah berseberangan dengan partai besutan Prabowo Subianto itu. Hal yang krusial yakni soal pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai keinginan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menolak calon wagub yang ditetapkan DPRD DKI cukup sulit.