YLBHI menagih janji Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang akan mengungkap kasus pajak Gayus Tambunan dalam waktu cepat. Tapi hingga kini sudah 2 minggu lebih berlalu kasus belum tuntas.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan sikap Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam penembakan langsung teroris tanpa proses peradilan.

Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) harus mempublikasikan putusan secara online supaya langsung bisa diakses masyarakat. Hal tersebut merupakan dampak dari penerapan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang akan berlaku per 1 Mei 2010.

Negara belum memiliki anggaran khusus untuk memberikan bantuan hukum gratis bagi orang miskin. Tak adanya pendampingan hukum bagi orang miskin yang kena kasus hukum akan membuat orang miskin menjadi semakin miskin.

Polri dinilai diskriminatif dalam menangani kasus teroris dan kasus markus pajak. Menangani kasus teroris, polisi menguak sampai jaringannya. Namun tak demikian dengan kasus markus pajak.

YLBHI bersuara keras atas ucapan Hotman Paris Hutapea tentang tidak ada pengacara bersih. Hotman diminta jangan menyamaratakan semua pengacara.

Ide Presiden SBY menjadikan kawasan Lumpur Lapindo sebagai objek wisata dinilai terlalu dangkal. SBY harusnya bisa memberikan solusi lebih konkret dan berdampak nyata.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution menduga Gayus Tambunan tidak bermain sendiri saat menerima suap dari sejumlah pihak. Buyung menengarai Gayus mempunyai jaringan kuat untuk bisa memanipulasi pajak.

Munculnya gerakan facebookers dukung boikot bayar pajak karena kasus Gayus Tambunan dinilai wajar. Masyarakat menjadi tidak percaya saat bayar pajak jika oknum seperti Gayus masih berkeliaran.

Beberapa pengacara pemohon pencabutan UU No 1 Tahun 1965 tentang penodaan agama dipukul oleh oknum. Bagaimana kronologi kejadian itu versi YLBHI?