Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat hari ini kembali menggelar rapat membahas revisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Sidang paripurna DPR memutuskan untuk mengembalikan revisi UU MD3 ke Badan Legislasi untuk dibahas bersama DPD. Keputusan ini disambut baik oleh DPD yang siap menyelesaikan revisi ini sesuai ritme DPR.

Sidang paripurna DPR untuk menetapkan revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 ditunda pengambilan persetujuannya. Paripurna memutuskan pembahasan dikembalikan ke Badan Legislasi.

Ketidakikutsertaan dan ketidakterlibatan DPD dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 UU MD3 merupakan kesalahan.

Baleg DPR RI masih mempertimbangkan untuk melibatkan DPD dalam revisi UU MD3. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan bahwa keterlibatan DPD adalah suatu keharusan.

Baleg DPR telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas revisi UU MD3 tanpa melibatkan DPD. Namun Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menyatakan pihaknya masih akan mempertimbangkan keterlibatan DPD.

Kesepakatan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih batal diteken Kamis (13/11/2014) kemarin. Kolisi Indonesia Hebat meminta kesepakatan ditambah, yakni revisi pasal 98 di UU MD3.

KIH ingin agar pasal UU MD3 yang memuat‎ hak menyatakan pendapat dari Komisi DPR, direvisi, karena dinilai membahayakan kabinet pemerintahan. Gerindra memandang anggapan KIH terhadap UU MD3 itu sebagai bentuk paranoid.

Politikus PDIP Pramono Anung yang menjadi juru lobi PDIP menyebut akan ada revisi UU MD3 seiring islah dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, hal itu dibantah oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Salah satu yang disebut menjadi pangkal kisruh Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah putih di parlemen adalah UU MD3 yang turunannya Tatib DPR.