Pemerintah secara tegas menolak revisi UU Pilkada yang diajukan pimpinan DPR. Langkah pemerintah itu mendapat dukungan dari Ketum PPP Romahurmuziy.

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Komisi II DPR berkukuh untuk merevisi UU Pilkada meski usulan itu sudah ditolak Presiden Joko Widodo. Bila tak mencapai kesepakatan soal revisi, Komisi II masih belum memikirkan opsi lain agar Pilkada diikuti semua parpol.

Presiden Joko Widodo sudah menolak wacana revisi UU Pilkada yang diajukan DPR. Meski begitu, Komisi II DPR tetap tancap gas meneruskan pembahasan revisi UU ini.

Presiden Joko Widodo sudah menolak revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh pimpinan DPR. Dengan demikian, tamat sudah kemungkinan UU Nomor 8 Tahun 2015 itu untuk direvisi demi mengakomodir kepentingan Golkar dan PPP.

Di hari kedua masa sidang IV, Fraksi PDIP mengggelar rapat pleno di Gedung DPR. Rapat pleno ini untuk membahas tentang Pilkada termasuk soal wacana revisi UU Pilkada.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden memang menolak revisi UU No 8 Tahun 2015 itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Jokowi bisa meminta Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.

Usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, Presiden Joko Widodo secara implisit menolak usulan revisi UU Pilkada. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR selanjutnya menyerahkan kembali pembahasan ke Komisi II.

<p>Pimpinan DPR telah bertemu Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut Presiden Jokowi menolak secara implisit.</p>