Dorongan revisi UU Pilkada seolah jadi ajang perang dingin lanjutan Koalisi Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih. Adu argumen antara elite KMP dan KIH pun semakin seru, mendekati pelaksanaan Pilkada serentak yang tinggal sebentar lagi.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bersama Demokrat menolak usulan revisi Undang-Undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015. Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo siap menggalang kekuatan untuk menggolkan revisi itu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 di 269 daerah yang tahapannya sudah dimulai masih menyisakan beberapa masalah.

Pilpres 2014 telah lama usai, elite Koalisi Merah Putih (KMP) pun kini telah menunjukkan kemesraan dengan Presiden Jokowi. Namun sisa-sisa perang dingin KMP vs KIH masih terasa hingga kini.

Koalisi Merah Putih belum berakhir, KMP masih kompak hingga kini. KMP masih berjuang untuk satu hal penting, merebut kembali Golkar dan PPP.

Pimpinan DPR bersama pemerintah, KPU dan MA akan segera menggelar rapat konsultasi untuk membahas beberapa masalah pilkada, salah satunya usul revisi UU Pilkada.

Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan oleh DPR. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengapresiasi keputusan pemerintah tersebut.

Wacana merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP ikut Pilkada 2015 rupanya menuai penolakan dari beberapa fraksi. Kali ini PKB yang menyatakan penolakannya karena dianggap tidak tepat.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin kemarin mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk membahas revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.