Komisi III DPR akan menggali informasi lebih dalam terkait ricuh warga dengan polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Komisi III akan menggali informasi langsung dari lapangan hari ini.

Pemerintah mewaspadai berbagai ancaman bencana alam selama tahun 2012. Presiden SBY meminta agar pemukiman yang berada di daerah rawan bencana harus direlokasi.

Komisi III DPR mengagendakan pemanggilan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Komisi yang membidangi hukum ini akan meminta penjelasan terkait masalah gangguan keamanan.

Komnas HAM akan menyerahkan hasil investigasi kasus dugaan pelanggaran HAM di Bima, NTB, ke Polri. Laporan Komnas akan disampaikan siang ini.

Lima personel Polda NTB dinyatakan terbukti melanggar prosedur tetap kepolisian dan memukul warga dengan popor senjata, yang menewaskan dua orang. Lima polisi itu ditegur tertulis disertai penundaan mengikuti pendidikan tiga bulan dan hanya dikurung tiga hari.

Empat personel Brimob Polda NTB dan satu personel intel Polres Bima menjadi terdakwa dalam sidang kode etik Polri, di ruang Rapat Utama Polda NTB. Lima personel polisi itu didakwa melanggar prosedur tetap kepolisian dan memukul warga dengan popor senjata, saat polisi membuka paksa blokade.

Aparat kepolisian dinilai tidak profesional saat menangani aksi warga di Bima, Nusa Tenggara Barat. Komnas HAM menilai tindakan represif aparat kepolisian menabrak peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri.

Kapolri menegaskan penanganan ricuh warga dengan petugas yang terjadi di Bima sudah sesuai prosedur. Polri juga akan mengevaluasi kembali Protap 01 tentang instruksi tembak di tempat.

Fraksi PDI Perjuangan DPR menilai Kapolri Jenderal Timur Pradopo gagal memimpin institusi Polri. Penilaian ini diambil dari sekian banyak kasus kerusuhan selama 2011 yang gagal Polri cegah.

Dalam menghadapi aksi demonstrasi, polisi dinilai lebih baik lari daripada menyerang kerumunan massa. Tindakan ini dianggap bisa mengurangi jatuhnya jumlah korban.