Partai Gerindra menjadi salah satu fraksi di DPRD yang gencar mendukung adanya hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Waketum Gerindra Fadli Zon menegaskan penggunaan hak angket adalah kewenangan anggota setiap fraksi dan bukan memperuncing masalah.

Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa ikut menyoroti perseteruan DPRD DKI versus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dana siluman Rp 12,1 triliun di APDB 2015. Desmon bicara keras untuk DPRD yang melancarkan hak angket untuk Ahok.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melapor ke KPK terkait adanya 'dana siluman' dalam APBD DKI 2015. Ketua DPP Gerindra Desmond Mahesa mengatakan laporan Ahok ini sebagai ujian bagi politisi Gerindra di Fraksi Gerindra DPRD DKI.

Fraksi Partai NasDem DPRD DKI mencabut penggunaan hak angketnya di DPRD DKI yang ditujukan untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Adakah partai yang akan menyusul langkah NasDem?

‎Satu persatu fraksi menyampaikan pandangan atas usul hak angket dalam rapat paripurna DKI Jakarta. Tak terkecuali Fraksi PDIP yang lantang mendukung bergulirnya hak angket tersebut.

‎Fraksi-fraksi DPRD DKI menyampaikan pandangan dan sikap dalam rapat paripurna pengusulan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Suasana paripurna bergemuruh mendukung sikap fraksi yang ingin melengserkan Ahok.

Sudah terkumpul 100 anggota DPRD DKI Jakarta yang setuju melancarkan hak angket terhadap Gubernur DKI Ahok. Bagi Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Taufik, 100 persetujuan itu merupakan kado bagi 100 hari Ahok jadi Gubernur DKI.

Hubungan PDIP dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama PDIP memanas. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah dana siluman APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tengah digoyang DPRD DKI terkait APBD 2015. Ahok memegang bukti bahwa oknum DPRD lah yang melakukan perubahan APBD, namun semua fraksi di DPRD ramai-ramai menyerang Ahok, PDIP yang masih punya Wagub Djarot Saiful Hidayat pun tak membela.

Permasalahan APBD 2015 DKI berujung pada kisruhnya antara eksekutif dan legislatif. DPRD mengklaim draft APBD yang dikirimkan Ahok ke Kemendagri bukan draft sesuai persetujuan DPRD dengan Pemprov DKI seperti yang telah disepakati bersama.