KPU menjalin kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014. Kerjasama itu dikritik karena dituding tidak tepat.

Terdapat 65 juta pemilih yang bermasalah dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Hal ini membuat Komnas HAM berupaya aktif memberikan rekomendasi pada pihak-pihak terkait.

"Kami memandang perlu menyampaikan kepada publik. Yang pertama dari 65 juta penduduk tadi ada beberapa kelompok yang berpotensi tidak ikut Pemilu," kata Komisioner Komnas HAM Natalius Piga.

KPU memundurkan jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupatem/Kota selama satu bulan atas rekomendasi Bawaslu. Bawaslu menilai banyak data pemilh yang kacau di tingkat kecamatan.

KPU bersama DPR memutuskan untuk menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat kabupaten/kota yang semula tanggal 13 September lalu. Hingga hari ini baru 165 kabupaten/kota yang sudah tetapkan DPT, sisanya 332 kabupaten/kota belum siap.

Rekapitulasi suara di Pilgub Kaltim mendekati rampung 100 persen. Pasangan Cagub Awang Faroek Ishak dan Cawagub Mukmin Faisyal, meraih 41,62 %. Di luar data itu, dari 2,7 juta pemilih, tercatat 1,2 juta di antaranya tidak memilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda jadwal pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) guna memastikan kepastian dan kejelasan data pemilih di DPT. Langkah KPU itu rupanya tidak dipusing kan oleh partai politik.

Pasca keputusan memundurkan jadwal penetapan DPT, KPU kembali memeriksa akurasi data pemilih. KPU berkoordinasi dengan Kemendagri dalam memperbaiki data yang akan digunakan pada Pilpres 2014 itu.

Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Kota diputuskan diundur 30 hari dari tanggal seharusnya, 13 September 2013. Keputusan ini diketok oleh Komisi II DPR.

Komisi II DPR mengadakan rapat dengan KPU, Bawaslu, dan Ditjen Kependudukan dan Kemendagri. Mereka membahas soal waktu penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kemungkinan besar diundur.