Rapat antara DPRD DKI dengan Pemerintah Provinsi ‎DKI yang membahas soal evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD 2015, ditunda. Rencananya baru besok rapat akan dilanjutkan.‎

Badan Anggaran DPRD DKI memutuskan menunda rapat dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI yang membahas soal evaluasi Kemendagri terhadap APBD DKI 2015.

Dewan meminta SKPD hasil print out RAPBD 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) setebal 6.600 halaman untuk dibawa.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut ada 'dana siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015. Ahok mengaku sudah mengetahui dan menyimpan nama oknum serta pola permainan mereka. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini akan menggelar rapat. Mereka dijadwalkan akan membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD 2015 bersama-sama.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyebut ada dana siluman yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam RAPBD 2015. Dana siluman yang dimaksudnya adalah anggaran yang muncul dalam APBD tanpa dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI untuk 5 BUMD.

Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang mengenai besaran tunjangan daerah dalam evaluasi APBD 2015. Namun Sekda DKI Saefullah menjelaskan pihaknya tetap memberi tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS DKI Jakarta.

TAPD DKI menyatakan bahwa hasil pembahasan RAPBD DKI 2015 dari DPRD telah diterima dan disampaikan ke Gubernur dan akhirnya dikirim ke Kemendagri‎. Namun dokumen dari DPRD tersebut diakui TAPD diterima bukan dari Pimpinan DPRD melainkan dari Sekretariat Dewan DPRD.

Sekda DKI Saefullah mengungkapkan, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini, biaya hidup keluarga di Jakarta Rp 6 juta per bulan. Karena itu, wajar apabila gaji PNS yang masuk dalam belanja pegawai mencapai Rp 20 triliun.

Dalam rapat dengan tim angket, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan ada pemotongan anggaran pendidikan dalam RAPBD DKI 2015‎. Padahal, pemotongan ini tak pernah dibahas di DPRD namun bisa muncul begitu saja.