DPP PPP hasil Muktamar Surabaya menyindir fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pilkada. Ketua DPP Rusli Effendi menyebut niat merevisi UU Pilkada justru menonjolkan hausnya hasrat kekuasaan.

Menjelang keputusan PTUN, Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) masih keras pendirian. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin besok dinilai sulit mengakhiri konflik Golkar.

Partai Golkar kubu Ical akan merangkul dan memaafkan kubu Agung Laksono bila gugatannya dikabulkan oleh PTUN. Namun kubu Agung yakin gugatan Ical akan ditolak PTUN.

Meski PKPU itu sudah disahkan pemerintah, namun Golkar kubu Ical mempunyai padangan bahwa revisi UU Pilkada bisa menyediakan jalan agar pihaknya bisa ikut Pilkada serentak tahun ini. "Saya optimis revisi UU itu dilakukan," kata Sekjen Idrus Marham.

Wakil ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo, mengatakan bahwa revisi UU Pilkada diperlukan karena ada situasi yang tidak diduga yaitu soal Golkar dan PPP itu yang kepengurusannya masih bersengketa di pengadilan.

Istilah 'kriminalisasi'‎ menjadi populer dewasa ini. Sejumlah anggota masyarakat yang merasa menjadi korban kriminalisasi dan penegakan hukum yang dipaksakan mencurahkan isi hatinya bersama BW.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 atau yang lebih dikenal dengan UU Pilkada belum pernah dipakai sama sekali. Namun demikian, UU ini sudah direvisi, dan kini hendak direvisi lagi.

Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5) mendatang. Ada 3 hal yang akan dibahas dalam pertemuan itu, termasuk usulan DPR merevisi UU tentang Pilkada.

Dewan Perwakilan Rakyat tetap akan mengupayakan agar Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah serentak direvisi. Revisi dilakukan agar Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan bisa ikut Pilkada.

Usulan revisi Undang-undang Pilkada untuk mengakomodir Golkar dan PPP tampaknya bisa menjadi 'ring' baru bagi KIH-KMP.‎ Namun bagi wakil ketua DPR Fahri Hamzah, masalah revisi itu adalah soal legitimasi hasil pilkada.