Di era digital dimana hampir semua layanan berbasis online, berbagi data bahkan akun dengan orang lain menjadi hal yang biasa. Itu sebabnya CEO Netflix Reed Hastings tak mempermasalahkan pengguna layanannya yang berbagi akun.

Salah satu pemicu yang menyebabkan polemik atas hadirnya layanan Netflix adalah soal sensor film. Memangnya, seperti apa Undang-Undang perfilman soal sensor?

Layanan video streaming berbayar, Netflix, telah diluncurkan di Indonesia meski belum dipayungi regulasi yang jelas. Kedatangan Netflix di sebuah negara biasanya memang memicu perdebatan, contohnya saja di Perancis.

Penelusuran polemik antara Netflix dan aturan di Indonesia membawa detikHOT ke Lembaga Sensor Film (LSF). Ketua LSF pun langsung meluruskannya.

Terlepas dari urusan sensor film, Netflix tidak serta-merta bikin "buntung" seperti dugaan sementara orang. Malah banyak sisi yang justru menguntungkan.

Aturan main yang bakal diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap Netflix ternyata belum final. Ada tiga opsi yang tengah digodok Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk penyedia layanan video streaming berbayar tersebut.

Masuknya layanan streaming video, Netflix ke Indonesia per 7 Januari 2016 menuai reaksi beragam. Termasuk pemerintah yang terkesan belum siap.

Industri perfilman di dunia terus bertransformasi selaras dengan perkembangan teknologi. Iindustri film terus menelurkan inovasi untuk memanjakan penikmatnya.

Kehadiran Netflix di Indonesia disambut pro kontra. Di satu sisi, banyak pengguna internet yang bersuka cita akan hadirnya layanan video streaming itu secara legal. Namun di sisi lain, konten Netflix di Indonesia masih belum kena sensor.

Sejak operator seluler membuka akses internet cepat lewat 4G, trafik layanan video streaming tumbuh pesat hingga tiga kali lipat. Trafik pun semakin melonjak sejak Netflix ikut bisa dinikmati di Indonesia.