KPU bersikukuh agar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dilaksanakan hari ini, meski Komisi II DPR telah meminta penundaan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga tetap mendesak agar KPU menunda penetapan DPT.

Komisi II DPR meminta KPU mengundur penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dijadwalkan dilakukan hari ini. Meski begitu, KPU tetap bersikukuh berusaha menetapkan DPT hari ini juga.

Setelah mengadakan rapat dengan KPU dan Bawaslu semalam (22/10), Komisi II DPR RI merekomendasikan agar KPU menunda penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal sedianya penetapan DPT dilaksanakan hari ini.

KPU telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten/kota pada 13 Oktober lalu, dan akan ditetapkan secara nasional 23 Oktober nanti. Namun, Bawaslu justru menemukan sekitar 7 juta data bermasalah.

KPU mengklaim data yang ada sudah bersih dari pemilih ganda, sehingga tak akan memundurkan penetapan DPT nasional tanggal 23 Oktober.

Hingga siang ini jumlah DPT sudah terekap 185 juta dari seluruh kabupaten/kota, namun DPT Propinsi Papua Barat masih kosong.

Setelah penetapan DPT dimundurkan selama 1 bulan, KPU kembali akan menetapkan DPT di tingkat kabupaten kota se-Indonesia pada 13 Oktober. Ternyata masih ada 10 juta data pemilih yang belum terverifikasi.

Bawaslu menemukan masalah di 1,7 juta data calon pemilih Pemilu 2014. Terhadap temuan tersebut, ketua KPU Husni Kamil Manik memastikan data bermasalah bisa ditangani sebelum jadwal penetapan DPT.

"Jajaran pengawas pemilu pada berbagai tingkatan sedang melakukan audit DPT yang telah ditetapkan KPU untuk memeriksa akurasinya," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Daniel Zuchron.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1,7 juta data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Data tidak akurat itu ada dalam DPT untuk 68 kabupaten/kota.