Presiden SBY menginstuksikan kepada Jaksa Agung untuk segera menuntaskan kasus buronan cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Terpidana kasus BLBI Ayin yang tak bisa hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit, ternyata masih berstatus bebas bersyarat. Ayin pun masih diwajibkan lapor secara berkala.

Hingga tengah tahun 2012, Kejagung mengklaim telah menyidik 450 dari 1.380 tindak pidana khusus. Artinya ada 33 persen yang telah disidik. Dari penanganan tindak pidana khusus, Rp 48 miliar berhasil diselamatkan.

Kejaksaan Agung sudah bertemu dengan Duta Besar Papua Nugini di Indonesia. Pertemuan itu membahas proses pemulangan buron Djoko Tjandra yang kabur dan menjadi warga negara Papua Nugini.

Indonesia dan Papua New Geunia belum memiliki perjanjian ekstradisi. Itu sebabnya pemulangan terpidana korupsi Djoko Tjandra diperlukan koordinasi Kejaksaan Agung, Polri dan Kemlu.

Pemerintah RI akan segera mendatangi Papua New Guinea untuk memastikan keberadaan buron cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Hal itu dikarenakan pemerintah belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Papua New Guinea.

Golkar sudah mendeklarasikan Ketua Umum Aburizal Bakrie untuk menjadi calon presiden pada 2014. PDIP menanggapi dengan slow tidak ikut-ikutan mempercepat pencapresan. Karena bagi PDIP, tahun ini adalah tahun kaderisasi untuk mencapai cita-cita menjadi partai pemerintahan.

Pembangunan gedung baru KPK seharusnya langsung disetujui pencairan anggarannya oleh Komisi III DPR. Tidak perlu memainkan kebutuhan KPK tersebut dalam panggung politik seperti sekarang yang justru dampaknya kontraproduktif bagi DPR.

Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersabar menunggu hasil keputusan atas pengajuan anggaran pembangunan gedung baru. Nasib gedung baru KPK akan diputuskan DPR pekan depan.

"BNPT minta kantor baru senilai Rp 210 miliar untuk di Setiabudi atau di Pegangsaan Rp 90 miliar," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo.