Usai rapat konsultasi bersama pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, Presiden Joko Widodo secara implisit menolak usulan revisi UU Pilkada. Menanggapi hal itu, pimpinan DPR selanjutnya menyerahkan kembali pembahasan ke Komisi II.

<p>Pimpinan DPR telah bertemu Presiden Jokowi untuk membahas revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut Presiden Jokowi menolak secara implisit.</p>

<p>Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pimpinan DPR dan Komisi II menyampaikan niat untuk merevisi UU Pilkada. Apa tanggapan Jokowi?</p>

Pimpinan DPR siang ini menyambangi Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. Pertemuan membahas soal revisi UU Pilkada.

Pada rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang ke IV hari ini tak ada interupsi atau pun usulan soal revisi Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tetang pemilihan kepala daerah.

Pimpinan DPR dan Komisi II menemui Presiden Jokowi untuk membahas rencana revisi UU Pilkada di Istana. Politikus PDIP Pramono Anung kemudian berpesan jangan sampai rencana revisi itu hanya dilatarbelakangi kepentingan politik praktis saja.

Parpol anggota KMP mendorong revisi UU Pilkada untuk menjamin keikutsertaan Golkar dan PPP di Pilkada serentak. Langkah ini menuai perlawanan dari KIH.

Memasuki masa sidang IV, DPR akan menggelar paripurna pada pagi ini. Ini merupakan hari pertama masa sidang setelah reses selama satu bulan.

Pimpinan DPR akan rapat dengan Presiden Jokowi membahas persoalan pilkada siang nanti. Presiden dan 5 pimpinan DPR akan membahas soal pilkada. Adakah solusi untuk Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut?

Fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) mengisyaratkan dukungan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muktamar Surabaya berharap fraksi KMP berpikir memprioritaskan untuk kepentingan lebih besar.