KY diminta mengawasi persidangan kasusnya M Nazaruddin. Selain supaya seluruh kebenaran akan terungkap, pengawasan dilakukan supaya hakim bersikap tegas dalam memimpin sidang.

Majelis hakim yang memimpin sidang kasus Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin harus bersikap profesional. Komisi Yudisial pun diminta untuk mengawasi terus jalannya sidang.

Partai Demokrat (PD) dilanda kehancuran. Kondisi itu tidak lepas dari kasus korupsi yang menyeret Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. Diprediksi pada 2014 nanti Demokrat ditinggal para pemilihnya.

KPK akan menggandeng PPATK untuk menelusuri harta kekayaan tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games yang diduga berada di Singapura. Tak hanya itu, KPK akan melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum di negeri itu.

Persidangan Nazaruddin mengungkap sebuah informasi. Ada uang Rp 5 miliar yang disetorkan mantan staf Nazaruddin, Lutfi, ke Wayan Koster. Namun Koster membatah keterangan itu.

I Wayan Koster disebut telah menerima uang pelicin sebesar Rp 5 miliar dari PT Permai Group. Fraksi PDIP akan meminta klarifikasi kepada Wayan atas tersebut.

Kasus korupsi yang menerpa M Nazaruddin benar-benar menghantam Partai Demokrat (PD). PD pun mendesak KPK memperjelas status hukum seluruh kader-kadernya yang terus disebut oleh Nazaruddin dan kubunya.

Duit sebesar Rp 5 miliar dari Permai Group mengalir ke Politisi PDIP, I Wayan Koster. Dalam dua kali penyerahan, duit itu diserahkan dengan bungkus kardus printer dan kardus rokok.

Pemilik Permai Group, M Nazaruddin, ternyata memiliki nama sandi di lingkungan perusaahaannya sendiri. Namun nama-nama itu tidak boleh sampai keluar eksternal perusahaan.

Mantan Staf Keuangan Permai Group, Oktarina Furi, mengaku pernah diajak Neneng, istri Nazaruddin, untuk mengantarkan uang Rp 30 M dan US$ 5 juta ke Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu.