Meski meyakini berhak mengikuti Pilkada lantaran mengantongi SK MenkumHAM, namun kubu Agung Laksono‎ terbentur peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2015. Kubu Agung akhirnya menyiapkan judicial review peraturan itu ke MA.

Pimpinan Komisi II menegaskan bahwa pembahasan revisi UU Pilkada tetap berjalan meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Niat Komisi II ini pun sebenarnya tidak bulat karena suara tiap-tiap fraksi tidak sama.

Pemerintah secara tegas menolak revisi UU Pilkada yang diajukan pimpinan DPR. Langkah pemerintah itu mendapat dukungan dari Ketum PPP Romahurmuziy.

Wacana revisi UU Pilkada tetap bergulir di DPR meski Presiden Joko Widodo sudah menegaskan penolakannya. Revisi di UU tersebut bertujuan untuk menambah pasal tentang partai politik yang bersengketa jelang Pilkada.

Komisi II DPR berkukuh untuk merevisi UU Pilkada meski usulan itu sudah ditolak Presiden Joko Widodo. Bila tak mencapai kesepakatan soal revisi, Komisi II masih belum memikirkan opsi lain agar Pilkada diikuti semua parpol.

Presiden Joko Widodo sudah menolak wacana revisi UU Pilkada yang diajukan DPR. Meski begitu, Komisi II DPR tetap tancap gas meneruskan pembahasan revisi UU ini.

Presiden Joko Widodo sudah menolak revisi UU Pilkada yang diusulkan oleh pimpinan DPR. Dengan demikian, tamat sudah kemungkinan UU Nomor 8 Tahun 2015 itu untuk direvisi demi mengakomodir kepentingan Golkar dan PPP.

Di hari kedua masa sidang IV, Fraksi PDIP mengggelar rapat pleno di Gedung DPR. Rapat pleno ini untuk membahas tentang Pilkada termasuk soal wacana revisi UU Pilkada.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden memang menolak revisi UU No 8 Tahun 2015 itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Presiden Jokowi bisa meminta Menkum HAM Yasonna Laoly tidak mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie.