Wacana pemasangan CCTV di lokalisasi Dolly mendapat tanggapan dari LSM yang bergerak dalam pendampingan korban AIDS. Pemasangan CCTV dianggap sebagai hal yang sangat tidak efektif, dan hanya sebagai permainan pemkot belaka.

Meski ditolak para pekerja di Lokalisasi Dolly, Pemerintah Kota Surabaya tetap akan memasang CCTV di kawasan itu. Pemkot beralasan CCTV untuk menekan angka pelacur dan keamanan.

Wacana penutupan lokasilasi Dolly di Surabaya mulai berkembang. Yang kontra menilai bahwa penutupan tersebut justru akan menimbulkan masalah baru. PSK akan menjajakan diri di jalanan karena Pemkot Surabaya dinilai belum tegas dan adil memberantas praktik kemaksiatan yang terselubung, Anda setuju penutupan?

Pemasangan CCTV untuk mengawasi Dolly dinilai sebagai langkah tepat. Langkah itu benar ketimbang menutup Dolly karena akan menimbulkan dampak sosial di masa depan.

Para pekerja di Dolly mengatakan praktek prostitusi tak hanya terjadi di Dolly saja. Namun, transaksi seksual juga terjadi di luar lokalisasi, seperti di pertokoan besar yang berkedok panti pijat, salon dan spa.

Gang Dolly sang tersohor. Dolly kembali menjadi buah bibir karena muncul wacana penutupan dari pemerintah. Rencana itu ditentang oleh para pekerja di kawasan itu. Mereka menilai rencana itu mubazir.

Para pekerja di lokalisasi Dolly menilai, pemasangan CCTV dapat melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). CCTV dianggap menggangu privasi pengunjung dan pekerja seks komersial (PSK).

Wacana pemasangan CCTV di setiap wisma lokalisasi Dolly, dinilai pekerja dan pengelola menghambur-hamburkan uang rakyat. Menurut mereka CCTV tak ada artinya.

Penutupan Dolly bukan sekedar penutupan sebuah lokalisasi. Pasalnya di sana sudah terbentuk mata rantai  kepentingan, termasuk kepentingan politik. Pengamat politik pesimis walikota berani menutup kawasan tersebut.

Meski setuju soal wacana penutupan, DPRD Surabaya tak setuju dengan rencana pemasangan CCTV di wisma di Dolly. Menurut wakil rakyat itu bukan langkah yang tepat.