Kalangan buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak ketetapan pemerintah soal jaminan kesehatan (Jamkes) pekerja miskin.

Kesehatan adalah hak hakiki manusia yang tak ternilai dan tak dapat ditawar-tawar. Bahkan, salah satu ciri negara maju adalah memiliki pelayanan kesehatan yang baik.

Pemerintah akan menanggung iuran kesehatan pekerja miskin. Jadi, pekerja miskin tak perlu bayar iuran untuk badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang dilaksanakan mulai 2014.

Massa dari FSPMI Bandung Raya menggelar aksi di halaman Gedung Sate. Mereka meminta Gubernur Jabar mengeluarkan rekomendasi agar Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan dan PP Nomor 101 Tahun 2013 tentang penerima bantuan iuran direvisi.

Besaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dalam BPJS hingga kini belum ditetapkan. Salah satu alasannya adalah karena adanya usulan angka dari Kemenkeu.

Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional (may day) yang jatuh tanggal 1 Mei 2013, ratusan ribuan buruh akan kembali turun ke jalan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan tahun 2013 adalah periode pergerakan buruh akan semakin menguat bahkan sebagai tahun perjuangan buruh.

Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) direncanakan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014, yang artinya tinggal 10 bulan lagi menuju Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah siapkah Indonesia?

SJSN yang rencananya mulai diimplementasikan awal 2014 mewajibkan para pesertanya membayar iuran. Layaknya subsidi silang, besaran yang dibayarkan pesertanya dapat membantu masyarakat yang tidak mampu.

Awal 2014 mendatang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) akan dilaksanakan. Nah, menjelang pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) perlu melihat tiga hal yang perlu ditingkatkan.