Kasus pembunuhan Direktur PT PRB dipandang Kejagung sebagai kasus penting. Maka Jaksa Agung Hendarman Supandji akan mengendalikan langsung proses penanganan kasus tersebut.

Kejaksaan hingga kini belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin. Pembentukan tim supervisi pun dimungkinkan setelah SPDP diterima kejaksaan.

Kejagung dan Ditjen Pajak kembali bertemu guna berkoordinasi untuk terus melanjutkan kasus penggelapan pajak Asian Agri Group. Pertemuan tersebut untuk menyiapkan berkas dua perusahaan yang dijadikan program percepatan.

Kejagung tidak bermaksud mengambil wewenang Kepolisian saat mengungkapkan status tersangka Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar. Pengungkapan status tersebut memang tidak bisa dihindari, karena sebagai dasar permintaan cekal Antasari.

Pelaku pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen telah dibekuk. Polisi telah memeriksa para pelaku yang berjumlah 9 orang. Meski begitu, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) belum sampai ke  Kejagung.

Jaksa Sutoni dinilai paling bertanggung jawab karena memberikan tuntutan tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Rentut terkait kasus kepemilikan 470 butir ekstasi Gunawan Tjahyadi itu tidak pernah sampai ke Kejagung.

Kasus suap jaksa Sutoni atas terpidana kasus kepemilikan 470 butir ekstasi Gunawan Tjahyadi masih terus didalami Kejaksaan Agung (Kejagung). Jika terbukti bersalah, Kejagung akan menyerahkan proses hukum Sutoni.

Terpidana kasus kepemilikan 470 butir ekstasi Gunawan Tjahyadi tertangkap pada Minggu 19 April kemarin. Bandar narkoba itu membantah telah menyuap jaksa Sutoni Rp 5 miliar supaya dapat melepaskan diri.

Kejagung dan Ditjen Pajak terus mengusut dugaan penggelapan pajak Asian Agri Grup (AAG). Kasus itu bisa dikenai delik korupsi jika terbukti ada kolusi.

Kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Hartono Tanoesoedibjo muncul di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hartono tak diperiksa, cuma tanda tangan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).