Dalam dua minggu, tiga pimpinan KPK telah dilaporkan ke Mabes Polri dengan berbagai tuduhan. Pelaporan itu tak lama setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening gendut.

Presiden Joko Widodo menjadi orang yang paling menentukan status Bambang Widjojanto sebagai pimpinan KPK. Menurut mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, kini bola ada di Presiden Jokowi. Jokowi hanya punya dua opsi atau pilihan, perintahkan Mabes Polri Keluarkan SP3 untuk BW atau terbitkan Keppres pemberhentian BW.

Untuk mengamankan aksi massa itu, KPK tak bisa sendiri. KPK selalu dibantu petugas kepolisian untuk mengamankan setiap aksi. Lalu, apa jadinya saat KPK dan Polri tengah berseteru?

Apapun sikap pimpinan KPK terhadap surat permintaan berhenti sementara yang diajukan Bambang, tidak akan berpengaruh. Merujuk pada UU KPK tersebut, pemberhentian sementara diteken oleh Presiden.

Bambang Widjojanto (BW) resmi mengajukan surat berhenti sementara sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang memilki pesan khusus di balik sikap tegasnya itu.

Bagi Bambang Widjojanto, masalah yang menjerat pimpinan KPK dalam waktu yang berdekatan bukan hanya sebagai pelemahan tetapi juga penghancuran KPK.

Bambang Widjojanto resmi mengajukan pengunduran diri sementara. Hal ini dilakukan terkait status tersangka kasus pengarahan kesaksian palsu yang disandangnya. Yang menarik, pengumuman itu dilakukan santai.

Bambang Widjojanto memutuskan berhenti sementara dari jabatan Wakil Ketua KPK yang seharusnya dijabatnya hingga Desember 2015. Bambang rela dirinya disebut sebagai korban polemik KPK-Polri demi kelangsungan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto akan kembali ke kantor. Namun, BW datang hanya untuk mengurusi masalah administrasi dan membahas soal proses pengunduran dirinya. 

Dalam pidato kemenangan, Jokowi memberi janji pro pemberantasan korupsi. Namun kini sang fenomena seolah tak bernyali menuntaskan Cicak vs Buaya Jilid II, ada apa dengan Jokowi?