Komite Pengawas Advokat Peradi menyatakan pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto tidak melanggar kode etik terkait posisinya sebagai pengacara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat.

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan Bambang Widjojanto tidak melanggar kode etik advokat Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menerima berkas kasus Bambang Widjojanto (BW) dari Bareskrim Polri untuk kedua kalinya. ‎Jaksa peneliti kembali memeriksa kelengkapan berkas tersebut.

‎Bambang Widjojanto (BW) telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sejak Kamis (7/5) lalu. Namun pihak pengadilan belum menentukan jadwal dan hakim yang akan memimpin praperadilan tersebut.

Badan Reserse Kriminal Polri sore ini melimpahkan berkas kasus Wakil Pimpinan KPK Nonaktif Bambang Widjojanto ke Kejaksaan Agung.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipid Eksus) Brigjen Victor Edi Simanjuntak mengapresiasi langkah Pimpinan KPK nonaktif, Bambang Widjojanto, yang mengajukan praperadilan.

Bambang Widjojanto mengajukan praperadilan atas status tersangkanya. Langkah BW ini sudah ditunggu-tunggu oleh Kabareskrim Komjen Budi Waseso dari jauh-jauh hari.

Berbekal putusan MK, Bambang Widjojanto menggugat penetapan tersangkanya lewat praperadilan. Pihak BW siap membuktikan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Bareskrim tidak sah.

Bambang Widjojanto mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Dia berbekal putusan MK yang telah memperluas kewenangan praperadilan. Ini putusan MK itu.

Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto akhirnya mengajukan gugatan praperadilan. BW 'melawan' penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pengarahan pemberian keterangan palsu di MK pada 2010.