Setahun yang lalu para petinggi Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP menandatangani pembentukan Koalisi Merah Putih (KMP). Tadi malam para petinggi partai tersebut kembali berkumpul untuk memperingati ulang tahun pertama KMP.

Usulan revisi UU Pilkada diserahkan untuk menjadi inisiatif masing-masing anggota Komisi II. KMP sudah dipastikan mendukung revisi, KIH menolak, sementara Partai Demokrat belum menentukan sikap.

Akibat ada pro dan kontra terkait revisi UU Pilkada di internal Komisi II DPR, keputusan kini diserahkan kepada masing-masing anggota komisi. Anggota yang setuju revisi dapat tanda tangan untuk mengajukan inisiatif secara perseorangan.

Komisi II DPR RI tetap membahas revisi Undang-undang Pilkada meski Presiden Jokowi telah menolak secara halus. Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan bahwa pihaknya tak ikut proses pembahasan revisi tersebut.

Penolakan Presiden Joko Widodo atas wacana revisi UU Pilkada yang diusulkan DPR memunculkan ide baru di benak Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ke depan, dia ingin presiden tidak lagi membuat UU.

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak revisi UU Pilkada yang diwacanakan oleh DPR untuk mengakomodir Golkar dan PPP. Ketua DPR Setya Novanto masih menunggu dengan sabar jawaban resmi dari Jokowi.

Kubu Agung Laksono tetap menggelar Rapimnas di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Selasa (19/5) kemarin. Hasil Rapimnas itu disampaikan oleh Ketum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono dalam 6 butir sikap.

Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR berupaya untuk merevisi UU Pilkada. Namun PDIP dan KIH kokoh menghalangi.

Pemerintah telah menyatakan penolakannya terhadap usulan revisi UU Pilkada. Namun Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman mengatakan pihaknya menunggu sikap resmi pemerintah itu dalam rapat Badan Legislasi (Baleg).

Di sela-sela Rapimnas II DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol, sang ketua umum Agung Laksono menemui mantan ketua umum Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.