FPDIP mempersilakan KPK memeriksa Emir Moeis, yang namanya disebut dalam audit forensik century dari BPK. Emir bahkan siap dikonfrontir dengan BPK.

"Kalau DPR menolak menggunakan hak-hak politiknya, lebih baik DPR bubar saja," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Tjahjo Kumolo.

"Politik akan lebih ramai karena selain kasus-kasus yang dianggap belum selesai juga ada masalah UU Pemilu yang harus diselesaikan pada Maret 2012 mendatang. Jadi makin ramai," tutur Ketua FPKB DPR, Marwan Jafar.

"Saya rasa Pak Marzuki belum memahami substansinya, usulan ini bukanlah soal DPR akan malu atau tidak jika kesalahan tidak terbukti," tutur anggota Timwas Century dari Hanura, Akbar Faisal.

Eks hakim konstitusi, Maruarar Siahaan, bergabung ke PDI Perjuangan. Dia langsung ditempatkan sebagai Ketua Departemen Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan.

FPD DPR menilai penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) atas kasus Century tak ada urgensinya. Bagi PD, penuntasan kasus Century cukup melalui jalur hukum.

Evaluasi kasus pencurian pulsa melalui layanan konten SMS premium masih belum tuntas. Kita wajib waspada, jangan sampai ada deal di balik layar untuk 'mengamankan' pihak yang bersalah.

"Jangan sampai menyatakan pendapat DPR itu salah. Sudah hiruk pikuk, nanti hak menyatakan pendapat diuji di MK dan ternyata salah, semakin terpuruklah DPR," ujar Jetua DPR Marzuki Alie.

Sejumlah fraksi di DPR mengusulkan agar audit lanjutan kasus Century dilakukan auditor asing. Bagi Ketua DPR Marzuki Alir, ini dinilai hal yang aneh.

KPK tidak hanya berpegang pada hasil audit forensik Century untuk mengusut kasus dugaan korupsi dalam bailout Bank Century. Ada bukti-bukti lain yang dicari dari berbagai pihak.