KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 4 November 2013 nanti. Namun ternyata masih ada 10,4 juta pemilih yang datanya tidak sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah sempat diundur selama dua pekan dan mendapati adanya daftar pemilih bermasalah, KPU akhirnya kembali melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT ditetapkan di seluruh kabupaten kota hari ini.

Rapat Komisi II yang mengundang Bawaslu, KPU dan Kemendagri hari ini, justru menjadi ajang klaim data DPT bermasalah. Komisi II meminta mereka selesaikan bersama-sama jangan sendiri-sendiri.

Penyusunan daftar pemilih sudah pada tahap akhir yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan 4 November. Namun, komisi II yang punya fungsi mengawasi KPU, mendapati petugas KPU di daerah tidak serius menyusun daftar pemilih.

Jelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 4 November mendatang, sejumlah data bermasalah justru bermunculan. Kali ini klaim data bermasalah disampaiakn oleh Bawaslu yang memang bertugas melakukan pengawasan atas KPU.

Setelah Bawaslu dan KPU menyebut ada jutaan pemilih masih bermasalah, kali ini Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang menyebut ada 30 Juta pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KPU masih mendapati masalah dalam daftar pemilih jelang penetapan 4 November mendatang. Tak tanggung, angka DPT bermasalah itu masih sekitar 14 juta pemilih.

Pengunduran jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selama dua pekan oleh KPU, tampaknya tak menjawab peliknya masalah yang dihadapi. Paling signifikan adalah masalah pemilih yang NIK-nya tidak valid mencapai 14 juta!

Tak seperti biasanya, rapat komisi II hari ini dilakukan dengan mengundang partai politik ke DPR. Rapat bersama penyelenggara Pemilu itu akan membahas beberapa masalah di DPT yang akan ditetapkan 4 November.

Dalam Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) yang memuat jumlah daftar pemilih yang akan ditetapkan oleh KPU, terdapat 393 anak usia di bawah umur yang masuk sebagai pemilih. KPU menyebut hal itu tidak sepenuhnya kesalahan.