Koalisi Pemantau Mafia Kehutanan akan melaporkan para mafia hutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis besok. Dari hasil investigasi mereka, negara dirugikan triliunan rupiah akibat illegal logging dan konversi hutan.

Pemerintah harus menata ulang sistem tranportasi perkotaan Indonesia khususnya Jakarta. Jika tidak, maka beberapa tahun lagi kemungkinan pejalan kaki akan lebih cepat dibandingkan dengan kendaraan umum atau pribadi.

Beberapa elemen masyarakat menggelar doa bersama di halaman Gedung DPRD Sumur. Mereka berdoa agar pemerintahan SBY dan Boediono mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Periode 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, khususnya dalam pengelolaan lingkungan dinilai Walhi Jabar tidak jauh beda dengan pendahulunya.

Pembangunan di Taman Wisata Alam Tangkubanparahu (TWAT) tidak menutup kemungkinan untuk dilanjutkan. Sebelumnya pembangunan yang dilakukan oleh PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) dihentikan sementara.

Pulau Rangsang di Kabupaten Bengkalis, Riau, terancam tenggelam akibat pembukaan areal konsesi Hutan Tanaman Indusrti (HTI) PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Sebab pulau yang berada di Selat Malaka itu merupakan kawasan bergambut.

KPK berjanji akan menindaklanjuti laporan Walhi terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan SP3 kasus pidana PT Lapindo oleh Polda Jawa Timur.

Walhi melaporkan kasus dugaan korupsi terhadap SP3 kasus pidana PT Lapindo oleh Polda Jawa Timur dan Kejagung. Laporan itu disampaikan ke KPK bersama barang bukti.

Massa berbaju hitam-hitam dengan mengenakan topeng para aktivis HAM menggelar aksi di Bundaran HI. Mereka menuntut pengadilan HAM Ad Hoc atas sejumlah kasus HAM.

Demonstrasi menuntut Amerika Serikat (AS) mengurangi emisi karbon diisi dengan aksi-aksi yang menarik. Demonstran membuka puluhan tenda sebagai lambang pengungsi akibat perubahan iklim.