Sejumlah kalangan menyebutkan solusi yang bisa diambil yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan dengan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama‎ (PBNU) Said Aqil Siradj menyayangkan kisruh KPK dan Polri. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil langkah tegas.

Konflik antara Kepolisian RI dan KPK mewarnai usia 100 hari Presiden Joko Widodo. Perseteruan bermula saat Presiden mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI.

Bambang menjelaskan, mekanisme penjemputan paksa itu sudah diatur dalam KUHAP. Jika saksi yang dipanggil dua kali mangkir, maka KPK diperbolehkan untuk menjemput paksa.

Beberapa komisioner Kompolnas mendatangi Gedung KPK malam ini. Kedatangan mereka untuk membahas banyak hal, salah satunya soal perwira polisi yang terus mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus Komjen Budi Gunawan.

Dari delapan saksi yang telah dipanggil terkait kasus Komjen Budi Gunawan, baru satu saksi yang telah memenuhi panggilan. Berdasarkan undang-undang, KPK bisa saja menjemput paksa para saksi yang merupakan para perwira tinggi dan menengah Polri itu.

Desakan agar Komisaris Jenderal Budi Gunawan mundur dari bursa calon Kepala Kepolisian RI begitu kuat sejak dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi. Eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyebut ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK.

Sudah tiga pimpinan KPK yang dilaporkan ke pihak kepolisian dengan berbagai tuduhan. Bahkan satu orang yakni Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Tiga pimpinan KPK telah selesai menggelar rapat guna membahas surat permohonan berhenti sementara yang diajukan Bambang Widjojanto. Tiga pimpinan KPK secara kompak menolak permohonan BW.