detikNews

Revisi UU Pemilu dan Perlombaan Terbuka Menjadi Presiden

Presidential threshold telah dihapus, dengan begitu revisi UU Pemilu mendesak untuk dilakukan.

Senin, 20 Jan 2025 14:30 WIB

detikNews

Golkar Dorong Revisi UU Pemilu, Pilkada dan Parpol Dibahas Satu Paket

Golkar mendorong perbaikan sistem politik dan demokrasi segera dilakukan lewat revisi UU Pemilu, Pilkada, hingga Parpol. Ia meminta ketiganya dibahas sepaket.

Sabtu, 18 Jan 2025 10:09 WIB

detikNews

PKB Bicara Potensi Masalah Baru di DPR Jika MK Hapus Parliamentary Threshold

Wakil Ketua PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana penghapusan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen akan menimbulkan masalah lain

Jumat, 17 Jan 2025 23:15 WIB

detikNews

Komnas HAM Usul e-Voting untuk Jamin Hak Pilih, Ungkit Banyak Warga Merantau

Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada di masa depan.

Rabu, 15 Jan 2025 18:24 WIB

detikNews

PKS Setuju Wacana Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Pintu Reformasi Politik

PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada usai presidential threshold 20% dihapus MK.

Selasa, 14 Jan 2025 08:30 WIB

detikNews

PT 20% Dihapus, Pimpinan DPR Buka Peluang Pembahasan Pakai Omnibus

Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir, menanggapi peluang pembahasan UU kepemiluan dengan sistem omnibus law atau disatukan dengan UU yang berkaitan.

Senin, 13 Jan 2025 13:39 WIB

detikNews

Video: Menhum Sebut Revisi UU Pemilu Berpedoman pada Rekayasa Konstitusi

Kementerian Hukum Supratman memastikan revisi UU Pemilu berpedoman pada lima poin rekayasa konstitusional atau constitutional engineering yang disampaikan MK.

Selasa, 07 Jan 2025 16:35 WIB

detikNews

Menteri Hukum Kaji Putusan MK Hapus Presidential Threshold 20%

Menteri Hukum memerintahkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan untuk melakukan kajian atas putusan penghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Selasa, 07 Jan 2025 13:28 WIB

detikNews

DPR Segera Sikapi Putusan MK yang Hapus Ambang Batas Capres

Dasco menegaskan putusan MK itu harus ditaati karena bersifat final dan mengikat.

Selasa, 07 Jan 2025 11:50 WIB

detikNews

MK Hapus PT 20%, Doli Golkar Dorong Revisi UU Politik Secara Komprehensif

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia pun memberikan catatan soal tindak lanjut putusan itu oleh pemerintah dan DPR dalam perspektif politik yang lebih luas.

Minggu, 05 Jan 2025 15:03 WIB