Gelombang penolakan pilkada melalui DPRD terus bermunculan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menjadi sasaran protes masyarakat. Padahal, menurut Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, sejak awal keinginan presiden adalah pilkada langsung dengan perbaikan.

Mendagri Gamawan Fauzi hadir dalam sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada di DPR yang memutuskan Pilkada via DPRD. Namun, ketika diberi kesempatan untuk tanggapan, Gamawan tidak menyatakan penolakan. Kenapa?

Anggota hakim MK, Patrialis Akbar tersandung kritik karena berkomentar yang dinilai cenderung mendukung penerapan UU Pilkada via DPRD. Terkait hal ini, Ketua MK pun mengaku netralitas institusiya akan tetap dijaga.

Ketua Umum PD SBY kecewa dengan keputusan anggota fraksi Partai Demokrat yang walk out saat rapat paripurna UU Pilkada. Setelah mengeluarkan kekecewaan itu, adakah sanksi bagi para anggota DPR tadi?

Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan zaman Orba jilid 2 yang bahkan bisa jadi lebih buruk.

"Pemilu kemarin benar-benar politik uang yang benar-benar sangat dahsyat. Bagaimana mereka harus memilih Bupati?" kata guru besar hukum tata negara pada bidang otonomi daerah, Prof Dr M Fauzan

Bak bola salju yang terus menggelinding semakin besar, penolakan terhadap Pilkada via DPRD terus bergulir. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan menggugat UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi pekan depan.

Sejumlah kelompok yang mengatasnamakan dirinya dari 'Rakyat Menggugat Undang-undang Pilkada' beraksi di patung Bundaran HI, Jakarta Pusat. Tak hanya sekadar membentangkan atibut berisi penolakan, tetapi juga mereka mengumpulkan fotokopi KTP warga yang tidak setuju dengan pengembalian Pilkada via DPRD.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada dikecam banyak pihak. Di sisi lain, ada Koalisi Merah Putih yang sumringah karena terbukti solid untuk menggolkan opsi Pilkada lewat DPRD.

Presiden SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat memahami kemarahan masyarakat yang ditimpakan kepadanya. Namun, masyarakat harus jernih melihatnya. SBY bersumpah dia akan perjuangkan Pilkada Langsung dengan 10 perbaikan.