Tim TI JK-Wiranto menemuka 7 juta pemilih fiktif dalam DPT Pilpres 2009 di 3 propinsi. Ini merupakan hasil penelusuran terhadap 50% data yang diperoleh dari KPUD bersangkutan.

Sekitar 50 persen dari 6.400 difabel (penyandang cacat-red) di Kota Bandung diragukan tercatat dalam DPT untuk Pilpres, 8 Juli. Mereka yang tidak terdaftar rata-rata dari tuna netra, tuna daksa dan tuna rungu wicara.

Kampanye terbuka Pilpres 2009 dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Sementara kampanye dalam bentuk rapat tertutup boleh dilaksanakan selama 24 jam. Bagi capres dan cawapres yang akan kampanye harus minta izin polisi paling lambat sepekan sebelumnya.

Ketua KPUD Jabar Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan jumlah DPT untuk pilpres 2009 di Jawa Barat bertambah sebanyak 1 juta lebih. Paling signifikan karena alasan domisili.

Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma Indonesia) melaporkan 10 KPUD Provinsi ke Bawaslu. Laporan ini terkait molornya penetapan hasil perolehan suara DPRD provinsi.

Sebanyak 3.100 personel gabungan dari Polwiltabes Bandung dan Polda Jabar siap mengamankan sidang pleno Pemilu Legislatif 2009 di KPU Jawa Barat, Rabu-Jumat (22-23/4/2009).

Sampai dengan pukul 11.47 WIB, Senin (13/4/2009), Partai Demokrat masih memimpin perolehan suara sementara di wilayah Jawa Barat dari 731.958 perolehan suara di Jabar.

KPU Kota Depok membuat surat edaran yang ditujukan ke PPK, PPS, dan KPPS. Surat edaran itu intinya membolehkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT memilih asal menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga.

Tak hanya empat KPUD di Jabar, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan uang ke kas negara dari empat pemerintah daerah yang jumlahnya fantastis, yaitu sebesar Rp 46,698 miliar.

Empat KPU daerah di Jabar dianggap bermasalah oleh BPK atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada temuan yang terindikasi bermasalah senilai Rp 10,120 miliar.