Komisi II DPR menjelaskan alasan rapat evaluasi dengan pimpinan DKPP digelar tertutup. Ada beberapa catatan evaluasi yang diberikan Komisi II terhadap DKPP.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan APBN bisa mendanai 24 daerah yang ditetapkan oleh MK untuk melakukan pencoblosan suara ulang pilkada.