Komnas Anak dan PGRI mendirikan posko bersama tempat pengaduan dampak Ujian Nasional 2011. Posko itu dibangun untuk menampung para siswa yang menjadi korban tidak lulus UN karena masih dominannya bobot nilai kelulusan.

Bayangkan saja apabila UAN tidak ada. Mungkin lembaga bimbingan belajar (LBB) tidak sebanyak saat ini. Banyak LBB yang akan gulung tikar karena kekurangan pelajar. Pelajar juga tidak akan bersemangat mencari ilmu seperti saat ini.

Trauma. Itu yang dirasakan Indah Kusumaningrum (21) saat tahun 2006 lalu diberitahu dirinya tidak lulus Ujian Nasional (UN). Bagaimana tidak, hanya gara-gara 1 mata pelajaran saja, dirinya dinyatakan tak lulus dan tak mendapat ijazah SMA yang diimpikannya.

Kantor DPRD Kota Bandung didatangi seratusan guru, pelajar dan mahasiswa. Kedatangan ini dalam rangka peringati Hardiknas sekaligus utarakan tuntutan mereka.

Pemerintah merencanakan menggelar ujian nasional (UN) untuk SD. FKB DPR menolak rencana itu. Alasannya, pemborosan dan bikin depresi.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizen lawsuit UN 2006. Pengunjung sidang bersorak dan bertepuk tangan. Horeee!!!

UAN yang membuat 200 ribu siswa SMA tidak lulus masih jadi buah bibir. DPR menilai ngototnya Depdiknas menggelar UAN lebih karena untuk proyek Rp 300 miliar.

Pasca pengumuman Ujian Akhir Nasional (UAN) SMA/MA/SMK, DPR kembali menegaskan sikapnya untuk menolak penyelenggaraan UAN tahun depan dan selanjutnya.