Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau masyarakat lebih memilih partai yang memperjuangkan nasib perempuan.

Undang-undang Hak atas Kekayaan Kekayaan Intelektual telah diajukan untuk direvisi. Hal-hal yang bakal ditambahkan dalam revisi tersebut diantaranya bakal lebih mengakomodir soal nada sambung (ring-back tone).

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang revisi atas UU Pemilu akan menimbulkan masalah baru.

Meski ditolak MK, uji materi calon perseorangan (independen) dinilai sudah menang secara gagasan. Aspirasi perlu menjadi masukan bagi amandemen konstitusi selanjutnya.

Depag masih melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan waktu bagi pemerintah Indonesia terkait penerapan paspor hijau bagi jamaah haji. Menurut Menag Maftuh Basyuni pemberlakuan paspor hijau bagi jamaah haji indonesia bertentangan dengan UU.

Kampanye menyapa konstituen boleh saja. Tapi ingat, bagi anggota DPR harus tetap mendahulukan tugas mereka. Utamanya menyelesaikan tugas membuat UU.

Pemerintah diminta segera mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penghitungan suara caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

KPU disarankan tidak menjalankan putusan MK terkait penetapan caleg dengan suara terbanyak. Hal itu kalau DPR dan pemerintah tidak melakukan revisi atau mengeluarkan  Perppu.

Pemilih yang berpindah tempat, atau dikenal dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT), terancam tidak bisa menggunakan hak suaranya. Hal ini terjadi jika kertas suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan tidak mencukupi.

Wacana penghapusan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik di DPR bisa direalisasikan dengan revisi UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang sekarang sedang dibahas DPR.