Kerja keras jajaran KPU melaksanakan Pileg dan Pilpres 2009 kerap dituding tidak sebaik seniornya. Padahal secara obyektif banyak perbedaan besar antara mereka dalam hal beban tugas dan kondisi eksternal politis yang melingkupi.

Secara tegas Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) kurang profesional dalam menyelenggarakan pemilu. Karena itu KPU disarankan mundur secepatnya sebelum dipaksa mundur.

Sikap KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dianggap belum memberikan ketegasan hukum. Kursi pemilu legislatif masih berpotensi dianulir dan kembali menjadi bahan rebutan.

KPU akhirnya menunda pemberlakukan keputusan MA. Komisi pemilu tetap berpegang pada keputusannya yang lama dalam hal penetapan kursi.

PDIP memiliki simulasi hitungan sendiri dalam hal menerapkan putusan MA yang membatalkan peraturan KPU nomor 15/2009. Hitungan PDIP ini berbeda jauh dengan hasil simulasi hitungan Centre For Electoral Threshold (CETRO).

Perbaikan ekonomi Indonesia akan membuat IHSG terus bergerak di teritori positif. Berikut rekomendasi eTrading.

Perusahaan jasa pengiriman ekspres Indonesia mendesak kepemilikan asing di perusahaan jasa dibatasi maksimal 49%. Sudah saatnya perusahaan lokal menguasai industri ini.

Pengesahan Perppu 1/2009 yang mengatur penyempurnaan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap mendapat kiritikan anggota Dewan. Unsur kegentingan memaksa dalam terbitnya Perppu dipertanyakan.

Kecurangan Pemilu Legislatif 2009 diduga berawal dari daftar potensi pemilih pemilu (DP4) yang ada di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Forum Parpil meminta Depdagri berani membuka DP4 ke publik untuk dijadikan pegangan revisi daftar pemilih tetap (DPT) pilpres.

Karut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif lalu salah satunya disebabkan perubahan pendataan pemilih dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif. Untuk menimalisir kekacauan serupa, pada Pilpres mendatang idealnya stelsel pasif perlu diberlakukan kembali.