Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta berencana menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik menyebut sudah ada sekitar 30 anggota dewan yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Ahok.

Pasca ditemukannya 'dana siluman', pengadaan-pengadaan misterius dengan menggunaan APBD DKI terungkap satu per satu. Pengadaan enam judul buku juga mendapatkan sorotan.

Tim angket DPRD DKI sudah menyampaikan hasil investigasi dan menyerahkan tindak lanjutnya pada pimpinan DPRD DKI. Pimpinan DPRD DKI akan mengkaji lebih dulu hasil tim angket tersebut.

Anggota fraksi Gerindra M Syarif menyampaikan ‎interupsi agar hasil investigasi tim angket dilanjutkan dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia sudah mengumpulkan 20 tanda tangan dari 2 fraksi untuk mengajukan HMP bagi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Anggota DPRD DKI Rina Aditya disorot karena menjadi penulis 6 judul buku yang dibiayai oleh APBD DKI 2014, pada saat dia belum menjadi anggota dewan. Rina mengaku sudah menjelaskan kasus ‎tersebut.

Setelah sempat umroh selama 1 minggu, Rina Aditya Sartika yang menulis 6 judul buku dari pengadaan APBD 2014 ‎ kini sudah beraktivitas kembali di DPRD.

Panitia Angket DPRD DKI Jakarta hari ini akan melaporkan hasil penyelidikan terhadap dugaan-dugaan kesalahan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Sempat muncul pernyataan bahwa hak angket ini akan berujung pada pemakzulan Ahok.

Pengadaan enam judul buku dalam APBD DKI 2014 disorot, terlebih saat ICW melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Mereka mendapati hanya ada satu perusahaan yang menentukan harga buku yang fantastis itu.

Senyuman tersungging di bibir Ahok saat mendengar rencana DPRD DKI Jakarta menggulirkan hak menyatakan pendapat yang berpotensi bagi pemakzulannya. Ahok tenang menanggapi 'gerakan' itu, nyaris tanpa emosi terangkum dalam 4 kisah ini: