Salah satu kritik yang muncul akibat adanya 10,4 juta daftar pemilh tanpa NIK adalah terkait program E-KTP dari Kemendagri. Program ini dianggap gagal berperan penuh dalam penyusunan daftar pemilih tetap. Apa kata Mendagri?

KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 186 juta pemilih, namun di dalamnya ada 10,4 juta yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mendagri Gamawan Fauzi mengklaim seluruh data pemilih yang diserahkan ke KPU sudah ber-NIK.

KPU di tingkat Kabupaten Kota berhasil menemukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak lebih dari 3,2 juta pemiilh yang sebelumnya tak mempunyai NIK sebanyak 10,4 juta. Hingga kini KPU masih telusuri sisanya sebanyak lebih dari 7,1 juta.

PPP menyesalkan penetapan DPT oleh KPU masih amburadul. Pasca munculnya 10,4 juta nama bermasalah alias pemilih tanpa NIK di KTP.

Adanya 10,4 juta orang pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) di daftar pemilih tetap (DPT) memicu kekhawatiran sekiranya data itu tak bisa diselesaikan oleh KPU. Bawaslu me-warning KPU jangan sampai 10,4 itu fiktif.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU tadi malam sebanyak 186.612.255, masih menyisakan 10,4 juta pemilih tanpa NIK. Bawaslu merekomendasikan agar KPU menyelesaikan pemilih bermasalah itu selama 30 hari.

KPU telah menetapkan DPT sebanyak 186 juta pemilih. Meski di dalamnya masih terdapat 10,4 juta pemilih yang bermasalah, namun KPU yakin tidak ada penggelembungan data.

Meski ada 10,4 juta nama yang bermasalah, KPU menetapkan 186 juta nama dalam DPT untuk pemilu 2014. Waketum Golkar Agung Laksono meminta KPU segera menyelesaikan masalah tersebut.

KPU memasukkan 10,4 juta data pemilih yang bermasalah ke dalam DPT. KPU beralasan tidak ingin mengebiri hak warga negara untuk memilih.

"Lebih baik kita tak terburu-buru mencoret 10,4 juta nama. Ternyata kalau harus koreksi, kita buka ruang untuk koreksi," ujar Ketua Bawaslu Muhammad menanggapi penetapan 186 juta nama dalam DPT.