Untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tentu diperlukan kerjasama dan dukungan dari kementerian terkait, salah satunya Kementerian Kesehatan RI. Oleh sebab itu, menjelang periode pemerintahan yang baru, segudang pekerjaan rumah telah menanti.

Hari ini, Presiden SBY menyampaikan pidato pengantar RAPBN 2015 dan Nota Keuangannya. Dalam pidato tersebut, disebutkan sejumlah kementerian/lembaga yang bakal mendapatkan anggaran besar untuk tahun depan.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk presiden terpilih. Ia menitipkan pesan terkait kelanjutan Jamkesmas dan infrastruktur kesehatan.

DJSN tengah mengkaji kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan terutama untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah

BPJS Kesehatan bersama Kemensos berkoordinasi mendata gelandangan, orang sakit jiwa, terlantar, dan penghuni lapas agar masuk daftar masyarakat yang dijamin kesehatannya.

Kerja sama antara ICMI dengan BPJS Kesehatan mendapat dukungan dari salah satu lembaga amil zakat, Dompet Dhuafa. Diwakili oleh Direktur Rumah Sehat Dompet Dhuafa, Yahmin Setiawan, ia menegaskan pihaknya siap mendukung JKN.

Menyatakan kerja sama dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), BPJS Kesehatan masih punya pekerjaan rumah untuk menetapkan bentuk dan prosedur JKN berbasis zakat yang dianggap positif dalam merangkul seluruh masyarakat miskin.

Sesuai PP No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah akan menanggung 86,4 juta masyarakat miskin terdaftar. Warga miskin yang tak terdaftar akan ditanggung lembaga-lembaga amil zakat.

Wacana pembuatan SIM dan STNK yang harus menyertakan Kartu Peserta BPJS tampaknya ditanggapi secara serius oleh BPJS Kesehatan. Direktur Kepesertaan BPJS Sri Endang Tidarwatì mengatakan rencana tersebut akan selesai tahun ini.

Penerima Bantuan Iuran untuk Jaminan Kesehatan Nasional sampai saat ini ditetapkan jumlahnya adalah 86,4 juta orang. Namun jumlah ini dianggap belum mencakup seluruh warga miskin yang membutuhkan bantuan iuran. Mungkinkah anggaran ini akan ditambah?