Pelindo II menyatakan tidak terlibat langsung dalam penertiban lahan di sekitar makam Mbah Priok. Perseroan hanya meminta haknya, yang melaksanakan pengambilan hak adalah Pemprov DKI Jakarta.

LBH Jakarta meminta tim investigasi dari Palang Merah Indonesia (PMI) menyelidiki dugaan aliran dana Rp 11 miliar, yang santer diisukan diberikan PT Pelindo II kepada Satpol PP. Bila indikasi itu kuat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan.

TPF masih terus menginvestigasi peristiwa rusuh di Koja. Dan sejauh ini, mereka belum menemukan indikasi adanya dana Rp 11 miliar yang mengalir dari PT Pelindo II ke Satpol PP.

Beredar isu PT Pelindo memberikan uang sebesar Rp 11 miliar untuk memuluskan pembongkaran makam Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara. Namun informasi itu jelas-jelas dibantah PT Pelindo II.

Massa dalam insiden di area makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara melampiaskan amarahnya dengan membakar kendaraan milik Satpol PP dan Kepolisian. Satpol PP melansir kerugian Rp 22 miliar lebih, akibat kejadian tersebut.

PT Pelindo II diwajibkan membuat master plan pembangunan terminal peti kemas, termasuk makam Mbah Priok.

Kementerian BUMN meminta agar PT Pelindo II segera menyelesaikan masalah sengketa lahan di sekitar makam Mbah Priok yang menjadi milik perseroan.

Peristiwa Priok berdarah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin. Di depan dua ahli waris Mbah Priok, SBY meminta semua masalah diselesaikan dengan baik-baik.

HIPMI berharap kerusuhan di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok tidak terulang di pelabuhan lainnya karena dapat menjatuhkan daya saing ekspor dan kenyamanan layanan.

Potensi kerugian atas transaksi di TPK Koja diduga mencapai Rp 3-4 miliar akibat berhentinya kegiatan operasional akibat kericuhan penertiban bangunan liar di sekitar makam Mbah Priok.