Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk ditangkap KPK setelah kedapatan menerima suap dari pengusaha Teddy Renyut. Pihak Yesaya mengklaim belum lama mengenal Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut.

KPK mengumpulkan informasi untuk melengkapi alat bukti terkait kasus suap kepada Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk. Dua pejabat di kabupaten tersebut dipanggil sebagai saksi. 

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk diketahui uang suap yang diberikan untuk memenangkan salah satu perusahaan pembangunan tanggul laut. Namun kejanggalan ditemukan karena seorang Bupati tak punya kewenangan untuk menunjuk perusahaan pemenang tender.

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Kementerian PDT terkait kasus suap Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk untuk pembangungan tanggul laut. Ternyata, KPK juga melakukan penggeledahan di tempat lain.

Mega proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara Jakarta dimulai Juli 2014. Kegiatan pembangunan Giant Sea Wall dimulai dengan kegiatan reklamasi pantai.

KPK sudah sering menemukan duit pecahan SGD 10.000 dijadikan sebagai alat transaksi suap. Nilainya yang besar, membuat nominal uang itu jadi pilihan favorit para koruptor. Apa langkah KPK mencegah hal ini?

Bupati Biak Numfor, Papua, Yesaya Sombuk ditangkap oleh KPK terkait kasus suap pembangunan tanggul laut. Penangkapan itu diduga berkaitan dengan proyek di Kementerian PDT.

Tim KPK telah menyegel sejumlah ruang di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT). Rombongan penyidik akan segera kembali lagi ke kementerian, untuk melakukan penggeledahan. 

Uang pecahan SGD 10.000 adalah salah satu pecahan uang yang sangat langka dan sulit didapatkan. Meski langka, uang dengan nilai tukar tertinggi di dunia itu menjadi primadona para pelaku korupsi. Ada 3 kasus sedikitnya yang menggunakan duit tersebut.

Kasus suap Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk semakin membuka mata. Banyak proyek dimanfaatkan untuk jadi celah korupsi. Tak terkecuali, proyek menyangkut desa tertinggal.