Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan primer menjadi ujung tombak pelayanan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sebagai pelayan masyarakat, petugas Puskesmas juga punya cerita sendiri.

Ada sejumlah kasus di mana peserta BPJS Kesehatan ditolak oleh rumah sakit 'nakal' yang beralasan kamar penuh. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah solusinya.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) resmi diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo di Gedung Pos Ibukota, Lapangan Banteng - Jakarta Pusat, Senin (3/11). Presiden hadir ditemani Ibu Negara - Iriana Joko Widodo,

Pemerintah mengeluarkan program Kartu Keluarga Produktif yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera. 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nantinya akan diluncurkan dalam proyek uji coba di Sinabung, Sumatra Utara, pada bulan November 2014 dikatakan akan menggantikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemkot menertibkan warga luar Surabaya yang mendapat layanan kesehatan. Sebab melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah lebih memprioritaskan penduduk Surabaya yang kurang mampu.

Pendataan yang dilakukan oleh BPJS (Badan Penyelanggara Jaminan Sosial) terkait kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikatakan oleh anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, memerlukan sistem pendataan baru.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah berjalan sejak Januari 2014. Namun dalam praktik pelaksanaannya, ada banyak hal yang harus dibenahi.

Awal tahun 2014 ini baru saja resmi diluncurkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan, nah sistem Kartu Indonesia Sehat (KIS) disebut-sebut akan diluncurkan nanti oleh Jokowi. Apa kata Menkes?

Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk para Penerima Bantuan Iuran (PBI) selama ini dibayarkan oleh pemerintah dengan biaya Rp 19.225 per bulan dan disebut-sebut akan dinaikkan. Hal ini tentu berdampak pada iuran masyarakat yang membayar sendiri.