detikNews

Hidayat Nur Wahid Dukung KPU Larang Eks Koruptor Nyaleg

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku mendukung langkah KPU yang meresmikan PKPU yang melarang eks koruptor nyaleg.

Senin, 02 Jul 2018 11:22 WIB

detikNews

Pernah Jadi Napi Korupsi, M Taufik Kritik Aturan KPU

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai PKPU Nomor 201 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi nyaleg, melanggar undang-undang.

Senin, 02 Jul 2018 11:15 WIB

detikNews

Resmi! Eks Koruptor Tak Bisa Nyaleg di Pemilu 2019

PKPU tersebut terbit pada Sabtu (30/6) lalu. Ketua KPU Arief Budiman-lah yang meneken peraturan tersebut. Berikut ini bunyinya:

Senin, 02 Jul 2018 10:06 WIB

detikNews

Gelap Gulitanya Pekanbaru dan Kekalahan Firdaus di Hitung Cepat

Di hari-hari terakhir jelang pencoblosan, lampu jalanan di Pekanbaru padam. Wali Kota Pekanbaru Firdaus, yang mencalonkan diri menjadi Gubernur Riau, kalah.

Kamis, 28 Jun 2018 17:13 WIB

detikNews

14 Anggota DPRD Malang Tersangka Suap Kembalikan Uang ke KPK

KPK menerima pengembalian uang terkait kasus dugaan suap APBD Perubahan (APBDP) Pemkot Malang tahun 2015.

Jumat, 22 Jun 2018 19:31 WIB

detikNews

Disebut Prabowo Beri Data Indeks Harga LRT, Begini Penjelasan Anies

Prabowo menyebut mendapatkan data indeks harga LRT sedunia dari Anies Baswedan, yang kemudian jadi patokan soal 'temuan mark up'. Apa tanggapan Anies?

Jumat, 22 Jun 2018 17:56 WIB

detikNews

Lulung Disebut Tidak Kesatria oleh PPP DKI, Loyalisnya Membela

Politikus PPP Riano P Ahmad tak terima Haji Lulung disebut tak kesatria oleh Ketua DPW PPP DKI Abdul Azis. Riano balik 'menyerang' dengan menyebut Azis baper.

Selasa, 19 Jun 2018 22:57 WIB

detikNews

Jadi Bandar Narkoba, Eks Wakil Ketua DPRD Bali Dibui 12 Tahun

Jro Gede Komang Swastika alias Jro Jangol dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU selama 15 tahun penjara.

Kamis, 07 Jun 2018 18:07 WIB

detikNews

KPU Versus MK Soal Eks Koruptor Nyaleg, Apa Jalan Keluarnya?

KPU akan melarang eks terpidana korupsi nyaleg. Di sisi lain, MK membolehkan dengan alasan hak politik bagian dari hak asasi. Bagaimana harus menyikapinya?

Kamis, 07 Jun 2018 07:52 WIB

detikNews

Bupati Halmahera Timur Didakwa Terima Suap Rp 6,3 Miliar

Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan didakawa menerima suap Rp 6,3 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura.

Rabu, 06 Jun 2018 17:35 WIB