detikNews
TNI Harus Libatkan Polri Usut Korupsi PT Asabri
Sudah saatnya TNI membuka diri dalam pengungkapan kasus korupsi Rp 410 miliar di PT Asabri. Polri perlu dilibatkan.
Selasa, 14 Mar 2006 17:40 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Panglima TNI Minta Soal Asabri Ditanyakan ke Dephan
Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto menolak berkomentar tentang dugaan korupsi Rp 430 miliar di tubuh PT Asuransi ABRI (Asabri).
Kamis, 09 Mar 2006 18:14 WIB
detikNews
Dephan Deadline Hendri Leo Lunasi Utang ke Asabri 3 Bulan
Dephan berharap Hendri Leo dalam waktu tiga bulan bisa menyelesaikan pengembalian sisa pinjaman dari Rp 410 miliar ke PT Asuransi ABRI (Asabri).
Kamis, 09 Mar 2006 17:01 WIB
detikNews
Diancam Akan Dibunuh, Ade Daud Nasution Ngadu ke Polisi
Masih ingat Ade Daud Nasution? Dia anggota DPR yang sempat kena bogem mentah anggota PPM. Nah, kali ini ia dan keluarganya diancam akan dibunuh. Wah!
Rabu, 08 Mar 2006 14:52 WIB
detikNews
Asabri Mengaku Usahanya Sehat
Anggota DPR Ade Daud Nasution membeberkan adanya penyimpangan dan korupsi uang Rp 430 miliar di tubuh PT Asabri. Tapi Dirut Asabri Tabrie membantah data tersebut.
Rabu, 08 Mar 2006 13:13 WIB
detikNews
KPK Serahkan Kasus Asabri Kepada Kejagung
KPK menyatakan kasus dugaan korupsi PT Asabri akan ditangani Kejagung secara koneksitas. Namun Kejagung belum merespons positif kasus itu.
Selasa, 07 Mar 2006 22:09 WIB
detikNews
Ade Daud Beber Korupsi Rp 430 M di Asabri
Setelah mengungkap kasus Kazan yang membuatnya dibogem mentah, Ade Daud Nasution membuka dugaan korupsi Asabri Rp 430 miliar.
Senin, 06 Mar 2006 13:39 WIB
detikNews
Mandala Dikembalikan ke Kostrad
PT Mandala Airlines akhirnya tidak jadi diambil alih pemerintah. Manajemen perusahaan penerbangan itu dikembalikan ke Yayasan Kostrad.
Jumat, 03 Feb 2006 15:46 WIB
detikFinance
Pemerintah Batal Ambil Mandala
PT Mandala Airlines akhirnya tidak jadi diambil alih pemerintah. Manajemen perusahaan penerbangan itu dikembalikan ke Yayasan Kostrad.
Jumat, 03 Feb 2006 15:46 WIB
detikNews
MK: Pemda Berhak Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Pemda yang ingin membentuk badan penyelenggara jaminan sosial tak perlu resah lagi. MK mengabulkan judicial review atas UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Rabu, 31 Agu 2005 15:57 WIB